Otoplasa.com – Masa pandemi Covid-19 membikin perekonomian jadi kendor. Demi meningkatkan gairah pemulihan ekonomi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan kebijakan pemutihan terhadap denda atau sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
”Pemutihan berlaku dalam bentuk pembebasan BBNKB kedua dan seterusnya. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September hingga 28 November,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Menurutnya kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ini demi upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, supaya masyarakat dapat terbantu sebagian bebannya. Untuk itu masyarakat dapat memanfaatkan stimulus yang telah diberikan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
Selama pandemi Covid-19, Pemprov Jatim telah mengeluarkan kebijakan pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB sejak 3 April. Selanjutnya, mulai 12 Juni hingga 31 Agustus, stimulus pajak kembali dikeluarkan dengan memberikan diskon korona untuk kendaraan roda dua sebesar 15% dan kendaraan roda empat sebesar 5%.
