otoplasa.com – Tahun 2018 seakan menjadi bukti bahwa terjadi perlambatan ekonomi. Tak ubahnya beberapa agen pemegang merek otomotif yang mengaku jualannya menurun, di bidang lain semisal kesehatan juga demikian. Contohnya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Timur yang selama 2018 membayar klaim sebesar Rp12 triliun.
Hanya saja pembayaran tersebut tak berbanding lurus dengan pendapatan premi. Dimana hanya mengumpulkan Rp 6,8 triliun. Artinya terjadi defisit sekitar Rp5 triliun. Defisit menjadi bukti bahwa kepatuhan peserta dalam membayar iuran sangat rendah.
Saat ini, jumlah total peserta BPJS Kesehatan Jatim sebanyak 26,5 juta. Dari jumlah itu, yang tingkat kepatuhan dalam pembayaran iuran adalah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri. Tingkat kepatuhan dari peserta ini hanya 31 persen. Jumlah peserta PBPU di Jatim sebanyak 3,4 juta. Dari jumlah itu, mayoritas adalah peserta dengan fasilitas kelas tiga. Sementara peserta yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencapai 100 persen dan Penerima Upah (PU) sebesar 97 persen.
“Peserta mandiri yang tingkat kepatuhannya 31 persen, itu tergolong tinggi. Rata-rata di negara maju seperti Korea Selatan hanya 27 persen. Di Amerika Serikat juga hampir sama,” kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jatim Handaryo, Rabu (2/1) saat berbincang santai di hadapan media di Coffee Toffe.
Untuk menggenjot tingkat kepatuhan, BPJS Kesehatan mempermudah pembayaran premi dengan menggandeng sejumlah minimarket. Kemudian menjalin kerjasama dengan perbankan melalui aplikasi pembayaran mobile banking. BPJS juga akan membuat sistem auto debet yang memudahkan pembayaran peserta. Sistem ini akan bekerjasama dengan perbankan.
“Maka dari itu, kami mendorong inklusi keuangan agar masyarakat banyak punya rekening bank,” tandas Handaryo.
Dia menambahkan, tingginya pembayaran klaim disebabkan antara nilai iuran dengan kemanfaatan tidak sebanding. Artinya, kemanfaatan yang didapat peserta lebih tinggi dibanding premi yang dibayar. Misalnya, seringkali peserta langsung mendapatkan layanan kesehatan tidak di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama seperti klinik dan puskesmas.
“Padahal harusnya berjenjang. Dari faskes pertama dulu baru ke rumah sakit,” wantinya. (anto)
